KPPN Watampone senantiasa mendorong Satuan Kerja (Satker) dan Pemerintah Daerah (Pemda) pengelola dana APBN yang meliputi Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo (BOSOWA) untuk memacu realisasi anggaran yang bersumber dari APBN guna mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, namun dengan tetap menjaga akuntabilitas atau tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal tersebut dilakukan secara formal melalui kegiatan FGD dan Sosialisasi secara daring maupun korespondensi atau secara non formal melalui media WhatsApp dengan mitra kerja dan Pemda untuk kelancaran pencairan anggaran. Diharapkan, melalui realisasi Belanja Pemerintah yang bersumber dari dana APBN tersebut dapat menjadi stimulus ekonomi guna mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara nasional. Lebih dari itu, belanja oleh Satker dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBN dan APBD juga diharapkan dapat memanfaatkan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar tetap dapat tumbuh dan berkembang dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Sementara itu, berdasarkan data Online Monitoring Sistem Anggaran dan Perbendaharaan (OMSPAN) sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020, realisasi APBN lingkup KPPN Watampone sebesar Rp.1,24 triliun dari total pagu sebesar Rp.2,18 triliun atau 57,18%. Dengan percepatan realisasi APBN oleh Satker dan Pemerintah Daerah pada triwulan III saat ini, harapannya realisasi APBN tidak menumpuk di akhir tahun dan agar dapat menjadi stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kepala KPPN Watampone, Rintok Juhirman berharap kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker dan Pemerintah Daerah pengelola dana APBN untuk dapat terus melakukan langkah-langkah strategis guna memacu percepatan realisasi anggaran guna mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dengan tetap menjaga akuntabilitas untuk Indonesia Maju.