Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha Tahun 2026. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Selasa (12/5/2026).

Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan HLM TPID ini merupakan tindak lanjut dari HLM TPID tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang sebelumnya dilaksanakan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha Tahun 2026.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah melalui TPID terus melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi, mulai dari pemantauan harga dan stok pangan secara berkala, pelaksanaan rapat koordinasi TPID, menjaga ketersediaan bahan pokok, hingga operasi pasar murah menjelang hari besar keagamaan nasional. Selain itu, sidak ke pasar dan distributor juga rutin dilakukan guna mencegah penimbunan barang serta menjaga stabilitas distribusi pangan di Kabupaten Soppeng.

“Alhamdulillah, kondisi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Soppeng hingga saat ini relatif terkendali dan stabil,” ujar Bupati.

Bupati juga mengapresiasi dukungan Forkopimda, DPRD, Bulog, BPS, dan seluruh OPD terkait atas sinergi yang terus dibangun dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi daerah.

Selain membahas pengendalian inflasi, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan HLM TP2DD sebagai bagian dari percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Transformasi transaksi pemerintah dari sistem tunai menjadi non tunai dinilai sebagai langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi.

Bupati turut mengajak masyarakat mendukung transaksi non tunai dalam pembayaran pajak, retribusi, maupun pelayanan publik lainnya. Pemerintah daerah, lanjutnya, juga terus mendorong program TPAKD melalui fasilitasi akses keuangan bagi UMKM, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), serta perluasan layanan keuangan digital di tengah masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintah daerah sekaligus bagian dari program strategis nasional.

Menurutnya, pertemuan HLM TPID sangat penting karena membahas langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari stabilitas harga, ketersediaan bahan pokok, hingga kelayakan konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.

Ia juga mengajak masyarakat memanfaatkan halaman rumah maupun halaman perkantoran untuk menanam cabai dan bawang merah sebagai langkah antisipasi terhadap potensi inflasi. Kedua komoditas tersebut dinilai sering menjadi penyumbang inflasi, sementara masa panennya relatif singkat, sekitar dua hingga tiga bulan.

“Gerakan menanam mandiri ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan harga di pasaran,” ujarnya.

Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Soppeng hingga saat ini masih aman dan kondusif. Dalam sepekan terakhir, pihak kepolisian tidak menerima laporan terkait penimbunan bahan pokok maupun BBM, sementara angka kriminalitas relatif rendah.

Ia juga mengungkapkan bahwa antrean BBM yang sempat terjadi beberapa waktu lalu telah dapat diatasi melalui koordinasi bersama pengelola SPBU di Kabupaten Soppeng. Polres Soppeng, lanjutnya, terus melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar penggunaannya tepat sasaran.

Dandim 1423/Soppeng, Letkol Inf Eko Yuliyanto, menilai stabilitas perekonomian memiliki hubungan erat dengan stabilitas keamanan daerah. Ia menegaskan bahwa TNI bersama Bulog akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran, khususnya beras, minyak goreng, dan gula, sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan masyarakat.

Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Sulta D. Sitohang, menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya pengendalian inflasi daerah. Kejaksaan Negeri Soppeng bahkan berencana menggelar pasar murah pada 20 Mei 2026 bekerja sama dengan Bulog dan instansi terkait guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau menjelang Idul Adha.

Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Muhammad Rismat, menjelaskan bahwa sejumlah komoditas berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Adha, di antaranya gula pasir, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, minyak goreng kemasan, daging sapi, dan daging ayam ras. Sementara harga cabai rawit dan cabai merah tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, seluruh kebijakan pengendalian inflasi harus berbasis data agar langkah yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Soppeng, Abd Halim Sarro, menegaskan komitmen Bulog dalam mendukung stabilisasi harga melalui pasar murah dan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Ia mengungkapkan bahwa Tahun 2026 menjadi pertama kalinya Kabupaten Soppeng memperoleh kuota penyaluran beras SPHP sebanyak sekitar 600 ton. Selain itu, Bulog juga telah menyiapkan penyaluran jagung bekerja sama dengan asosiasi peternak yang diusulkan Dinas Peternakan Kabupaten Soppeng.