Pemerintah Kabupaten Soppeng menggelar acara evaluasi intervensi spesifik stunting tahun 2024 di Aula Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Jumat (22/11/2024).
Ernawati, SKM, MM, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mengevaluasi intervensi spesifik stunting yang telah dilakukan dan meningkatkan koordinasi lintas program dan sektor untuk mendukung percepatan penanganan stunting di Kabupaten Soppeng.
Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. H. Lutfi Halide, MP, secara resmi membuka acara tersebut.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Soppeng menekankan keseriusan Pemerintah Pusat dalam upaya penurunan stunting, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Beliau juga merinci berbagai intervensi spesifik yang telah dilakukan.
“Adapun intervensi spesifik yang telah dilakukan, seperti pemberian Tablet Tambah Darah untuk remaja putri, skrining anemia, peningkatan gizi ibu hamil dan balita, serta edukasi gizi seimbang. Evaluasi ini, bertujuan untuk mengukur efektivitas intervensi dan memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Soppeng,” jelasnya.
Tak lupa, Wakil Bupati Soppeng berpesan kepada para Narasumber agar memberikan materi yang dapat meningkatkan efektivitas program penurunan stunting ini.
“kepada para pemateri diharapkan dapat memberikan wawasan dan masukan berharga bagi peserta dalam rangka meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di Kabupaten Soppeng. Dengan komitmen dan kerja sama seluruh pihak, diharapkan Kabupaten Soppeng dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas,” harapnya.
Acara ini dihadiri oleh sekitar 100 peserta yang melibatkan berbagai unsur, termasuk SKPD terkait pencegahan dan penanganan stunting, camat, kepala puskesmas, petugas gizi, dan satgas stunting.
Sebagai narasumber, pertemuan ini menghadirkan Nur Inaya, SE, M.Si (Kabid Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur) dan drg. Hj. Nirwana AS, SKG., M.M. (Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan).